2. Advokasi
2.1 Rencana Pelaksanaan Advokasi
Arti: Kompetensi ini mengukur kemampuan menyusun rencana terstruktur untuk melaksanakan advokasi kebijakan, termasuk tujuan, langkah, jadwal, dan sumber daya yang dibutuhkan.
Contoh Jawaban: "Saya akan menyusun rencana advokasi untuk kebijakan pengelolaan terumbu karang di Sangihe dengan tahap: (1) Identifikasi masalah overfishing; (2) Agenda setting melalui pertemuan dengan nelayan lokal; (3) Perumusan usulan revisi Perda Perikanan; (4) Timeline 6 bulan dengan indikator dukungan 80% stakeholder; (5) Anggaran Rp50 juta dari dana APBD."
2.2 Alat Bantu dan Sosialisasi
Arti: Kemampuan membuat materi pendukung advokasi (seperti slide, leaflet) dan menyosialisasikannya ke audiens kecil, seperti komunitas nelayan.
Contoh Jawaban: "Untuk sosialisasi kebijakan zonasi perikanan, saya buat alat bantu berupa infografis sederhana di PowerPoint menjelaskan manfaat zona tangkap berkelanjutan, lalu presentasikan ke 20 nelayan di Sangihe dengan sesi tanya jawab, hasilnya 90% paham dan setuju."
2.3 Identifikasi Kebutuhan Stakeholder
Arti: Kemampuan menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan, hambatan, serta harapan stakeholder terkait advokasi kebijakan kelautan-perikanan.
Contoh Jawaban: "Melalui wawancara dengan 15 nelayan dan Dinas Perikanan Sangihe, saya identifikasi kebutuhan utama: pelatihan teknologi pengolahan ikan dan akses kredit murah untuk mengatasi resistensi terhadap kuota tangkap baru."
3.1 Instrumen dan Bahan Advokasi
Arti: Kemampuan menyusun instrumen (formulir, panduan) dan bahan untuk berbagai metode advokasi seperti persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, serta monitoring-evaluasi.
Contoh Jawaban: "Saya susun instrumen berupa modul bimbingan teknis budidaya rumput laut, disosialisasikan via workshop ke 30 petani di Sangihe, dengan monitoring melalui checklist bulanan yang menunjukkan peningkatan produksi 25%."
3.2 Strategi Mengatasi Hambatan
Arti: Kemampuan mengembangkan dan menjalankan strategi intervensi melalui persuasi, sosialisasi, dll., untuk mengatasi hambatan sistemik dan resistensi stakeholder.
Contoh Jawaban: "Strategi saya: persuasi via dialog dengan ketua nelayan untuk atasi resistensi subsidi bahan bakar nelayan; sosialisasi manfaat penghematan BBM 30%; hasilnya, 70% stakeholder menerapkan kebijakan baru tanpa hambatan."
3.3 Strategi Komunikasi Terukur
Arti: Kemampuan menerapkan strategi komunikasi dengan target, waktu, dan hasil terukur, seperti pemahaman stakeholder terhadap kebijakan, monitoring, dan evaluasi.
Contoh Jawaban: "Implementasi strategi komunikasi: kampanye media sosial dan FGD selama 3 bulan targeting 100 nelayan Sangihe; hasil terukur: 85% paham kebijakan IUU Fishing, dengan evaluasi pre-post test menunjukkan peningkatan pengetahuan 40%."
4.1 Evaluasi Teknik Penyusunan Kebijakan
Arti: Kemampatan evaluasi metode/cara kerja penyusunan kebijakan untuk identifikasi kelebihan-kekurangan, lalu kembangkan perbaikan agar lebih efektif dan efisien.
Contoh Jawaban: "Evaluasi metode musrenbang Perda Kelautan Sangihe: kelebihan partisipatif, kekurangan lambat; perbaikan: integrasi platform digital untuk input stakeholder, hemat waktu 50% dan tingkatkan akurasi data."
4.2 Penyusunan Pedoman dan Standar
Arti: Kemampuan menyusun pedoman, petunjuk teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan penyusunan kebijakan kelautan-perikanan.
Contoh Jawaban: "Saya susun pedoman teknis SOP penyusunan Raperda Perikanan: kriteria inklusif stakeholder, prosedur 5 tahap (dari identifikasi hingga evaluasi), standar partisipasi minimal 70%, trik dijadikan norma Dinas Kelautan Sangihe."
4.3 Meyakinkan Dukungan Stakeholder
Arti: Kemampuan meyakinkan stakeholder untuk dukung penyusunan kebijakan, serta beri bimbingan/fasilitasi ke instansi lain terkait.
Komentar
Posting Komentar